IDNMetro.com, Labuhan Batu – Terkesan tertutup dari awak media dan kesulitan dalam konfirmasi secara langsung kepada direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) Tirta bina Rantau Prapat Paruhum nila Siregar, terkait adanya informasi keterbukan informasi pengadaan tawas dan kaporit dari dampaknya air bersih yang tidak layak di salurkan kepada pelanggan .
Dimana pasalnya tentang keluhan warga pelanggan tidak layaknya air bersih untuk di kosumsi untuk kebutuhan sehari hari dan pengunaan serta pengadaan tawas untuk pembersih air dan juga tidak adanya respon dari direktur maupun pihak PUDAM Tirta bina menjadi polemik di masyarakat.
Awak media mencoba ke kantor beberapa kali, namun pengawai piket di depan pintu masuk menyampaikan bapak keluar tidak ada di tempat katanya.
Namun mencoba konfirmasi melalui via seluler WhatsApp dan SMS direktur dengan pertanyaan terkait kebutuhan tawas serta anggaran pengadaannya, kaporit dan juga pemeliharaan jaringan pipa, tidak ada jawaban walaupun telah di baca dengan tanda contreng dua biru.
Seorang pelanggan di temui Sabtu 10 juni 2023 meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut permasalahan ini , karena menyangkut khalayak umum dan tidak bisa di biarkan begini saja adanya tawas untuk pembersih air atau pipanya bermasalah, mana tahu tawas di kurangi tolong disampaikan bang aspirasi kami ini harapnya.
Sementara itu, ketika dikonfirmasi melalui via WhatsApp, Plt Kadis Kominfo Ahmad Fadli Rangkuti, Sabtu 10 Juni 2023 mengatakan nanti saya tanyakan, mungkin karena kesibukan atau keterbatasan waktu jadinya lupa bang, katanya.
Adanya indikasi kecurigaan terjadi dugaan penyelewengan tentang anggaran tawas dan kaporit , dan pemeliharaan jaringan pipa di badan milik usaha daerah ini tidak adanya keterbukaan informasi dari pihak management PUDAM Tirta bina untuk media.
Ketika di temui seorang nasumber mengatakan tentang pengadaan tawas bisa saja tidak melalui ULP , namun bisa saja kebijakan direktur, tapi tanyakan saja langsung ujarnya.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Abdul Karim Hasibuan ketika dikonvirmasi via selular menyampaikan, kalau nilainya anggaran pengadaan barang nilainya diatas 200 juta seharusnya di lelang terbuka, dan pihak management dapat menyampaikan hal ini, ucapnya.
Laporan : Brexon Sitorus
