IDNMetro.com, Bogor – Sempat Ramai Diberitakan dengan Judul” Dinilai Lalai, Tidak Bayar Upah Pekerja, Yang belum Dibayarkan Oleh Pelaksana Pembangunan Revitalisasi Penataan Setu Kemang” Kegiatan Revitalisasi Penataan Destinasi Situ Kemang Bogor menuai banyak protes baik dari Pemerintahan maupun Warga sekitar yang terdampak akan proyek tersebut.
Proyek yang dilaksanakan oleh CV.Pratama Sakti Internusa yang menelan biaya APBD Provinsi Jawa Barat sebesar 3.9 M itu diduga banyak menyalahi aturan dan dikeluhkan oleh warga.
Proyek setu kemang, mulai dari keluhan para pedagang yang sempat dipindahkan lokasinya sampai kepada upah para pekerja yang belum sempat dibayar oleh pihak pelaksana kegiatan proyek, dan Banjir jika turun hujan terdampak oleh warga sekitar.
Keluhan warga terdampak proyek Situ Kemang disikapi oleh Pemerintah Desa maupun Kecamatan Kemang, terlebih pihak pelaksana mulai dari awal kegiatan sampai dengan sekarang diduga belum melakukan koordinasi terkait pelaksanaan proyek.
“Kami pada dasarnya mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi dalam hal pembangunan disuatu wilayah, karena itu adalah untuk kemajuan dan perkembangan Desa, tapi jangan melupakan komunikasi dan koordinasi agar kami selaku Aparatur Pemerintah yang dibawah mengetahui sampai dimana kegiatan pembangunan itu berjalan diwilayah kami,” ujar H.Entang.S selaku Kades Kemang, Senin 7 Agustus 2023.
Senada dengan kades Kemang, Rameni Camat Kemang saat ditemui diruangannya mengatakan, ”Sampai saat ini tidak ada itu yang namanya Koordinasi maupun komunikasi dari pihak pelaksana kepada Aparatur Pemerintahan Setempat khususnya Kecamatan dan Desa Kemang,”
“Apalagi kita banyak terima aduan dan keluhan warga terdampak akibat pembangunan proyek tersebut mulai dari banjir di saat hujan turun, tidak adanya Bak Kontrol atau resapan air yang mengakibatkan banjir serta upah para pekerja yang tidak dibayarkan,” ujar Rameni
Lanjutnya, “Kekecewaan warga dan Pemerintah Desa maupun Kecamatan terhadap pembangunan ini harus dijadikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk tetap monev dan melakukan pengawasan kepada siapapun pemenang tender kegiatan, agar bisa amanah dan membawa keberkahan untuk kegiatan disuatu wilayah”. (Red/Tim)
