IDNMetro.com, Labuhanbatu – Keluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di ruang lingkup Pemkab Labuhan batu terkait Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) hampir 3 bulan tidak dibayarkan, hal ini menjadi perbincangan yang serius dikalangan para pegawai negeri sipil.
Terkaitnya Kolaps anggaran Pemkab informasi yang di terima awak media IDN.Metro.Com dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adanya tahapan – tahapan refocusing anggaran kisaran 40 persen dari Pagu anggaran yang berkaitan dengan kegiatan Dinas tersebut.
Sebelumnya terlihat dari pantauan awak media dalam kegiatan resepsi hari jadi Pemerintahan Kabupaten Labuhan batu Ke-79 yang di laksanakan di gedung serbaguna dengan sangat sederhana sekali.
Sementara di himpun informasi Senin (21/10) untuk anggaran DPRD terhormat ini, untuk kegiatan tidak pernah mengalami refocusing Pak, mereka istimewa, tidak pernah mengalami keterlambatan pembayaran oleh Pemkab Labuhan batu.
“Anggaran untuk DPRD tidak adanya refocusing , Pokir masih berjalan, GU dinas tertahan, anggaran DPRD mengalir tanpa ada hambatan, ujar sumber.
Salah seorang ASN Senin (21/10) mengungkapkan,” TPP yang kami harapkan Pak, untuk kebutuhan keseharian , kalau gaji untuk membayar cicilan Bank , sudah hampir tiga bulan TPP tidak tidak di bayar, apa penyebabnya, ngak tahu kami, selalu terlambat, pungkasnya.
Terpisah sumber menuturkan, kita lihat Pak, resepsi hari jadi Pemkab di gedung serba guna sangat sederhana , ini baik pertanda kita harus hemat anggaran untuk mencapai tujuan pembangunan, tetapi untuk penambahan Pokir DPR tetap ada , walaupun sudah pensiun terus di laksanakan, itu tak adil, katanya.
“Bapak lagi rapat, baru mulai , sampai nanti sore Pak , mungkin sampai jam 5, ujar, petugas piket Satpol di kantor BPKAD Senin (21/10)
Mirisnya anggaran untuk Dinas tidak ada lagi , tapi penambahan untuk Pokir dewan mengalir deras, dinas tidak di perbolehkan, tetapi LS ada, anggaran GU tersendat, sambungnya.
Melalui sambungan Via seluler Senin (21/10) Plt.Sekwan H. Zuhri SE.M.Si terkait Pokir DPRD menyampaikan, saya ngak tahu itu, tanyakan saja Pemkab, ujarnya. (BS)
