IDNMetro.com, Pematangsiantar – Pemerintah Kota (Pemko) Pematang Siantar menunjukkan komitmennya terhadap nilai-nilai demokrasi dengan membuka ruang dialog bersama puluhan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di halaman Balai Kota, Jumat (13/6/2025) sekira jam 15.30 WIB.
Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar, Junaidi, tampak duduk bersila berdialog langsung dengan perwakilan massa aksi yang terdiri dari organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Rakyat (Gampar), serta Kelompok Studi dan Pengembangan Masyarakat (KSPM).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan enam poin tuntutan yang dibacakan oleh Robert Pardosi selaku perwakilan massa. Adapun tuntutan tersebut antara lain:
1. Mendesak Pemko menuntaskan persoalan sampah di Tanjung Pinggir.
2. Menertibkan parkir liar di sejumlah titik kota.
3. Memastikan kejelasan anggaran pembangunan gedung 4 Pasar Horas.
4. Menolak relokasi pedagang tanpa kepastian anggaran.
5. Menindaklanjuti persoalan eksploitasi anak di bawah umur.
6. Membuka keterlibatan masyarakat dalam penyusunan program kerja perguruan tinggi.
Menanggapi hal tersebut, Junaidi menyampaikan bahwa seluruh tuntutan mahasiswa telah menjadi perhatian Pemko dan saat ini tengah dalam tahap pemetaan untuk dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pematangsiantar.
“Poin-poin tuntutan ini sudah diprogramkan oleh Pak Wali dan saat ini sedang dalam proses pemetaan. Nantinya akan dituangkan dalam RPJM dan dibahas dalam sidang DPRD, agar pelaksanaannya memiliki dasar hukum yang kuat,” ujar Junaidi di hadapan mahasiswa.
Setelah dialog berlangsung kondusif, massa aksi terlihat membubarkan diri secara tertib. Aksi tersebut dinilai sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat, khususnya mahasiswa, dalam mengawal kebijakan publik di Kota Pematangsiantar. (Syawal Tarigan)
