IDNMetro.com, Taput – Dengan sekian lama kasus dugaan korupsi dana Kapitasi BPJS Tahun Anggaran (TA) 2017 yakni pengadaan obat pada setiap Puskesmas di Kabupaten Tapanuli Utara tidak ditangani oleh sejumlah penegak hukum yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara,bahkan diduga adanya negoisasi dengan salah satu lembaga APH tingkat Kabupaten,sehingga Direktur IP2 Baja Nusantara Ir.I.Djonggi Napitupulu melengkapi berkas laporan dugaan korupsi yang akan di sampaikan secara resmi ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).
“Ya..,kita telah melengakapi dugaan korupsi dana Kapitasi BPJS TA 2017,yakni pengadaan obat,honor tenaga kesehatan dan pengadaan lainnya.Kita melaporkan dugaan ini dengan cukup alasan dan fakta yang tepat dan sesuai temuan dilapangan”.
Anggaran dikucurkan melalui rekening Puskesmas masing-masing,dan pihak Puskesmas tentu harus melakukan berbagai kegiatan pengadaan,baik itu pengadaan obat dan yang lainnya.
Yang menjadi pertanyaan,adakah pejabat pengadaan yang memiliki sertifikat pengadaan di setiap Puskesmas yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara,dan kenapa dana pengadaan di sampaikan kepada Dinas Kesehatan Tapanuli Utara oleh setiap Puskesmas ? Tanya Djonggi Napitupulu.
“Perpindahan atau mutasi dr Janri Nababan dari Kepala Dinas Kesehatan menjadi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung menjadi bahan pertanyaan bagi kita,juga mutasi Kepala Bidang yang menangani BPJS di Dinas Kesehatan Pastridawaty Simamora menjadi Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung juga ikut menjadi pertanyaan,apakah ada kaitannya dengan dana Kapitasi BPJS TA 2017 ?” tanya Djonggi lagi.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Idianto,SH,saat dikonfirmasi terkait 19 Puskesmas di Kabupaten Tapanuli Utara diduga kuat tidak melaksanakan pengadaan obat dari dana Kapitasi BPJS TA 2017 mengatakan”Buat saja laporanya nanti kita pelajari dulu”.
Laporan : Dedy Hutasoit
