IDNMetro.com, Nias Barat – Wakil Bupati Nias Barat, Era era Hia melaporkan hak-haknya yang belum terlaksana kepada DPRD Nias Barat.
Selain itu juga, Era era Hia mendesak APH (Aparat Penegak Hukum) untuk menelusuri potensi dugaan korupsi di Nias Barat.
Untuk itu, “Saya membuat laporan ke DPRD Nias Barat karena hak-hak sebagai wakil Bupati Nias Barat banyak yang tidak terlaksana, antara lain BBM mobil operasional, biaya pemeliharaan mobil operasional, biaya pemeliharaan pendopo, biaya kesehatan, pakaian dinas dan biaya makan minum di kantor semuanya tidak jelas,” ucap Wabup Nias Barat
Dikatakannya bahwa telah berulang kali meminta KBU (Kepala Bagian Umum) Setda Nias Barat untuk memberinya DPA namun tak pernah di berikan.
” Saya sudah berkali kali meminta KBU agar saya diberikan DPA, RKA dan realisasi anggaran terkait keuangan wakil bupati namun tidak pernah diberikan dan ditutup rapat,” ujarnya
Lanjutkannya, Saya mensinyalir, ditutupinya DPA tersebut mungkin saja pembagian antara Bupati dan Wabup tidak proporsional atau tidak tertutup kemungkinan ada potensi korupsi yang dilakukan bagian umum Pemkab Nias Barat,” tegas Era-Era Hia
Wabup juga meminta APH (Aparat Penegak Hukum) untuk melakukan penelusuran,”
Oleh karena itu saya mendesak APH untuk menelusuri potensi korupsi serta meminta BPK atau BPKP agar melakukan audit menyeluruh terhadap anggaran yang dikelola oleh bagian umum,” Katanya. (F.hal)
