IDNMetro.com, Labuhanbatu – Seorang janda pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) berisial TB meminjam uang kepada Koperasi Simpan Pinjam ( KSP) Nusantara- POS Rantau Prapat jalan W.R. Supratman dengan jaminan SK pensiun diduga merasa dirugikan pasalnya biaya pemotongan admin dan asuransi serta provisi yang cukup besar.
Setelah Edi Ronald mengetahui orang tuanya meminjam uang KSP Nusantara – Pos tahun 2022 bulan Agustus nilai pinjaman pertama sebesar Rp. 10.000.000 di bebankan potongan admin dan asuransi Rp. 1.030.700 dan provisi Rp. 8.23.700 setelah angsuran berjalan enam bulan dengan pemotongan gaji pensiun, debitur mengajukan penambahan pinjaman nilai Plafond Rp 17.000.000, KSP Nusantara memberikan, tetapi debitur di membebani pemotongan terhadap biaya admin dan asuransi sebesar Rp. 3.846.352 serta biaya Provisi sebesar Rp.554.900 di kurangi pinjaman top up Rp. 8.210.283 dengan total bersih yang di terima debitur hanya Rp. 5.248.465, saya langsung mempertanyakan pada pihak KSP Nusantara- POS Rabu (6/8).
Saya sangat kecewa atas pemotongan dilakukan KSP Nusantara -POS dengan nilai admin/ asuransi dan provisi cukup besar tanpa diberikan polis pada debitur, jadi seakan kami sangat dirugikan ujar Edi.
Pimpinan Koperasi Nusantara POS Ratna sari Rabu di temui (6/8) menuturkan, pinjaman debitur sesuai dengan usia, sedangkan TB pinjaman sebesar Rp.10.000.000 berjalan enam bulan angsuran debitur top up menjadi Rp.17.000.000, tapi biaya admin, Asuransi dan provisi memang ada, tiga asuransi yang dipakai Pak jelasnya.
Dinas Koperasi dan UKM, Jekson Simangunsong, Rabu (6/8) ketika dikonfirmasi menjelaskan kalau Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nusantara -Pos berbadan hukum, seluruh Indonesia ada koperasinya ini, tapi asuransi dan provisi saya kurang mengerti, katanya.
“Kita akan menyurati dan memanggil untuk klarifikasi KSP Nusantara – Pos terkait atas laporan masyarakat dan tingginya bunga pinjaman debitur, koperasi milik pemerintah biasanya membantu masyarakat, bukan membebankan, sambungnya.
“Bunga pinjaman koperasi diperbolehkan pemerintah paling tinggi dua persen di atasnya tidak boleh, seharusnya koperasi tidak membebani masyarakat, tapi menolong masyarakat, apalagi itu milik pemerintah, ia menambahkan. (BS)
