IDNMetro.com, Aceh Timur – Sebagian bantuan rumah layak huni pada masyarakat yang beresiko sosial tidak tepat sasaran diduga Dinas PUPR Kabupaten Aceh Timur tidak adanya kordinasi dengan Dinas Sosial sebagai leading sektor terkait masyarakay yang memiliki kerawanan sosial.
Hal itu terungkap hasil audit laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK) pada keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2021.
Menurut laporan LHP -BPK pada Keuangan Daerah Aceh Timur, Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Aceh Timur menganggarkan belanja bantuan sosial sebesar Rp24.753.862.915, dengan realisasi sebesar Rp18.451.688.411. Salah satu belanja bantuan sosial direalisasikan oleh Dinas PUPR Aceh Timur berupa rumah layak huni kepada masyarakat tidak mampu.
Belanja bantuan sosial pada Dinas PUPR Aceh Timur realisasinya sebesar Rp8.993.771.000, yang digunakan untuk membangun/rehab 121 rumah layak huni bagi masyarakat yang memiliki resiko sosial.
Dari hasil konfirmasi LHP-BPK pada Dinas Sosial menunjukkan bahwa dari 121 penerima terdapat 14 nama penerima tidak terdaftar pada basis data sebagai masyarakat tidak mampu pada sistem yang dimiliki oleh Dinas Sosial.
Dalam LHP-BPK tersebut menunjukkan 14 nama tersebut tersebar dibeberapa daerah, yang masing masing menunjukan nilai penerimaan mulai dari Rp 14.996.000 dan Rp 84.908.000, dengan nilai total bantuan untuk 14 nama tersebut adalah Rp 908.752.000.
Kadis PUPR Kabupaten Aceh Timur, Muslim, ST, MSi ketika dikonfirmasi lewat pesan singkat maupun telepon dari whatsup enggapan memberikan jawaban sehingga berita diturunkan kemeja redaksi.
Pewarta : Hasbi
