IDNMetro.com, Cibinong – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mengatakan setelah menggelar Rapat Badan Musyawarah (Bamus), Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Bogor Tahun 2022 yang sudah batal dua kali, bakal digelar pada Jum’at 31 Maret 2023 jam 14.00 WIB.
“Jadi terkait Paripurna penyampaian LKPJ APBD tahun anggaran 2022 yang akan di bahas di bulan maret 2023, kita sudah selesai menggelar rapat Bamus, karena syarat rapat paripurna melalui penjadwalan Bamus.
Rapat Bamusnya sudah selesai, dan kita anggendakan Insyaallah besok hari Jumat tgl 31 Maret 2023. Secara teknis dan non teknis tidak ada masalah, hanya mekanisme penjadwalan saja,” kata Rudy Susmanto Kamis (30/3/23).
“Menurutnya, terkait 2 kali penundaan rapat paripurna LKPJ 2022 tersebut tidak ada persoalan yang krusial. Karena dalam mengambil keputusan setiap agenda DPRD ada mekanismenya. Ketika menjadwalkan di hari pertama pada Selasa (28/3/23), memang waktunya bersamaan dengan berbuka puasa” Ungkap Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto
“Kita menjadwalkan jam 3 sore dan karena memang dinamikanya di lingkungan Pemerintah Daerah ada beberapa yang harus di udiensi oleh Plt Bupati Bogor, sehingga apabila dilaksanakan rapat paripurna pada sore hari maka akan berbenturan dengan berbuka puasa, akhirnya harus di skor dulu,” jelasnya.
“Pada saat di skors maka selesai berbuka puasa habis Maghrib kalau dibuka etikanya juga gak bagus. Nanti pada saat masyarakat melaksanakan solat tarawih jadi persoalan, maka kita agendakan di hari berikutnya,”
Tadinya, lanjut Wasekjen Partai Gerindra itu, diagendakan pada, Rabu 29 Maret 2023, tapi ada masukan dari anggota agar mengikuti aturan yang berlaku. Dikhawatirkan ketika digelar Paripurna muncul perdebatan, maka diadakan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) terlebih dahulu.
“Nah tadi selesai rapat Bamus dan ditetapkan untuk Paripurna penyampaian LKPJ tahun anggaran 2022 akan digelar besok setelah solat Jum’at. Karena nanti baru penyampaian dari Plt Bupati kepada DPRD, kemudian nanti akan dibahas oleh DPRD dengan SKPD terkait,” bebernya.
Secara umum, kata Rudy, untuk APBD 2022 ada beberapa program yang perlu diapresiasi. Tapi ada juga beberapa program yang tentunya harus DPRD kritisi bersama untuk kemajuan Kabupaten Bogor kedepannya lebih baik lagi.
“Karena out put pembahasan LKPJ bupati Bogor tahun 2022 ialah DPRD memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah. Kalau LKPJ kita bisa menerima atau menolak. Nah banyak rekomendasi yang tentu harus kita bahas bersama dengan alat kelengkapan DPRD menyangkut kinerja pemerintah daerah dari bulan Januari sampai Desember 2022,” katanya lagi.
Saat ini, tegas Rudy, tugas terpenting untuk Plt Bupati Bogor adalah, harus bisa meninggalkan sebuah legacy atau peninggalan diakhir jabatannya.
“Kenapa DPRD hari ini agak bersuara keras, karena kami berkomitmen mengawal bersama sama agar janji atau visi misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD harus terselesaikan di tahun 2023,” tegasnya.
“Karena RPJMD berakhir di tahun 2023 dan ini Bulan Maret dan sudah mau memasuki April, kita kok melihat belum ada pergerakan signifikan program anggaran yang sudah kita tuangkan di APBD 2023 belum terasa meski sudah memasuki ke Triwulan pertama,” tandasnya.(red)
