IDNMetro.com, Hongkong – Pengadilan banding pada hari Rabu (08/05) mengabulkan permintaan pemerintah Hong Kong untuk melarang lagu protes yang saat ini sedang populer, dengan membatalkan keputusan sebelumnya semakin menambah kekhawatiran akan terkikisnya kebebasan di pusat keuangan global yang dulunya merupakan pusat keuangan global yang sangat demokratis.
“Glory to Hong Kong” sering dinyanyikan oleh para demonstran selama protes anti-pemerintah secara besar-besaran di tahun 2019. Lagu ini kemudian secara keliru diperdengarkan sebagai lagu kebangsaan kota pada acara olahraga internasional, alih-alih lagu “March of the Volunteers” dari Tiongkok, yang menyebabkan kekacauan yang membuat marah para pemerintah kota.
Ini adalah pertama kalinya sebuah lagu dilarang di kota tersebut sejak Inggris mengembalikan wilayah tersebut ke pemerintahan Tiongkok pada tahun 1997.
Para kritikus mengatakan pelarangan penyiaran atau penyebarluasan lagu tersebut semakin mengurangi kebebasan berekspresi sejak Beijing melancarkan tindakan keras di Hong Kong setelah protes tahun 2019. Mereka juga memperingatkan bahwa larangan tersebut dapat mengganggu operasi perusahaan-perusahaan teknologi raksasa dan merusak daya tarik kota ini sebagai pusat bisnis.
Hakim Jeremy Poon menulis bahwa komposer lagu tersebut bermaksud menjadikan lagu tersebut sebagai ” sebuah senjata,” yang menunjukkan kekuatannya dalam membangkitkan emosi di antara sebagian penduduk kota. (Wtg)
Sumber : Apnews
