IDNMetro.com, Taput -Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Tapanuli Utara yang di digandeng KPU merekrut ribuan Linmas TPS Pemilu 2024 membantah akan berpihak kepada parpol tertentu.
Tidak terkecuali bagi partai politik besutan Megawati Sukarno Putri, PDI Perjuangan yang nota bene kini dipimpin kadernya Nikson Nababan sebagai Bupati juga Ketua DPC PDI Perjuangan Tapanuli Utara.
“Mana ada wewenang Linmas melakukan itu atau upaya mempengaruhi pemilih. Saya kira Linmas dari Satpol PP tidak punya kewenangan dan jangan sekali-sekali mencampuri pemilih. Tentu tidak bisa, ” tegas Sekretaris Satpol PP Tapanuli Utara Raimon Silalahi disela acara Rapat Kerja Teknis jajaran Bawaslu di Hotel Ester pada Kamis 8 Februari 2024.
Disinggung independensi Satpol PP atas isu bahwa keterlibatan Pemda (Satpol PP) tidak lain adalah untuk kepentingan Capres Ganjar Mahmud, Caleg DPRD Sumut Satika dan Caleg DPR RI Trimedya Panjaitan dibantahnya dan itu tidak benar.
“Perekrutan dua Linmas per TPS itu yang saya tahu adalah PPS dan PPK diketahui KPU. Jadi mereka menyampaikan nama-namanya ke Satpol PP untuk dibuat surat keputusan bupati untuk melaksanakan tugas mereka nanti di TPS, ” terang Raimon.
Dalam agenda Bawaslu itu terangkum Opsi.id sejumlah pertanyaan menohok jajaran Panwas Kecamatan kepada Kapolres, Satpol PP dan komisioner Bawaslu Tapanuli Utara. Antara lain Panwas Purbatua, Muara, Siatas Barita dan kecamatan lain.
Seperti Esron Simaremare ketua Panwas Muara mengungkap bahwa diwilayah kerjanya terendus carut marut perekrutan yang dinilai belum ada kejelasan.
Demikian halnya dengan ragam tanya jajaran panwas lain tentang sisi kenyamanan dalam menjalankan tugas sampai hari pemilihan pada Rabu 14 Februari 2024 nanti.
Mengakomodir keluhan bawahan, Parlin Tambunan, Koordinator Divisi (Kordiv), Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Bawaslu Taput meminta agar seluruh Panwaslu kecamatan dan PKD lebih optimal dalam melaksanakan tugas pengawasan masa kampanye di lapangan.
“Disisa waktu masa kampanye yang akan berakhir pada tanggal 10 Februari 2024, Panwaslu Kecamatan dan PKD agar lebih optimal dalam melaksanakan tugas pengawasan masa kampanye,” kata Parlin.
Parlin mengintruksikan seluruh Panwaslu Kecamatan dan PKD dalam jalankan tugas tetap mengenakan atribut dan kartu identitas.
“Kami menjaga lingkungan kepada seluruh pengawas kecamatan dan PKD pada saat menjalankan tugas agar menggunakan atribut dan kartu identitas untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan nantinya,” tegas Parlin.
Ditengah sibukya tahapan masa kampanye jelang hari tenang sampai tanggal 13 Februari 2024 mendatang telah terangkum Opsi.id salinan screenshoot WhatsApp Grup diduga GWA PNS di Tapanuli Utara agar melakukan kampanye pemenangan untuk partai tertentu.
Dalam grup itu terpantau modus mengarahkan pilihan kepada Ganjar, Satika dan Caleg DPR RI Trimedia Panjaitan. (Dedy Hutasoit)
