IDNMetro.com/Taput – Pembahasan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara di gedung DPRD dengan Pemerintah dan Anggota Badan Anggaran (banggar ) yang begitu getol karena banyaknya beban pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, akibat perencanaan yang tidak matang, seperti Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN ) dan Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),dimana Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tidak melakukan kajian atau tanpa memperhitungkan kemampuan Anggaran Belanja Daerah (APBD) 2024, sehingga issu strategisnya tidak bisa terlaksana sesuai Visi dan Misi Bupati Tapanuli Utara, ujar Parsaoran Siahaan dari Partai Hanura di gedung DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, Kamis 03 Agustus 2024.
Belanja modal sangat relatif kecil, kemampuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk melihat peluang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat minim hanya konvensional dengan masa lalu.
Pemerintah Kab. Tapanuli Utara, Prov. Sumatera Utara dibawah kepemimpinan DR. Drs. Nikson Nababan, MSi saat ini bekerja keras untuk mencari solusi untuk membayar tagihan hutang Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN) kepada PT. SMI Tahun 2022 lalu, dan Gaji Untuk ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 2.145 Orang di lingkungan Pemkab Tapanuli Utara untuk tahun Anggaran 2024.
Dalam rapat terbuka Kamis, 03 Agustus 2024 di gedung DPRD, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Utara dengan Tim Anggaran Pemerintah sepakat menyetujui Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 175 Milliar, untuk Tahun 2024, dari sebelumnya sebesar Rp. 162 Milliar.
Untuk pos Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 Sebesar 74 Milliar, dimana Pemkab Tapanuli Utara harus membayar tagihan hutang Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)per Tahun sebesar Rp. 86 Miliar.
Pemerintah bersama dengan Banggar DPRD Kabupaten Tapanuli Utara sepakat untuk merekofusing Anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memenuhi bayaran tagihan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Gaji Untuk ASN Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dimana saat ini merupakan kebutuhan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
Laporan : Dedy Hutasoit
