Model
Berita Daerah

Aksi Demo Aliansi Masyarakat Tapanuli Utara ke Pemkab dan Polres Taput

×

Aksi Demo Aliansi Masyarakat Tapanuli Utara ke Pemkab dan Polres Taput

Sebarkan artikel ini

IDNMeyro.com, Taput – Ratusan Aliansi Masyarakat Tapanuli Utara melakukan unjuk rasa ke kantor Bupati Tapanuli Utara dan Polres Tapanuli Utara, Senin (15/1/2024).

Dalam unjuk rasa tersebut Pimpinan Aksi Aliansi Masyarakat Tapanuli Utara, Tulus Nababan meminta Bupati Tapanuli Utara agar menjaga netralitas dan menindak oknum ASN dan oknum Kepala desa yang terlibat dalam kontestasi politik 2024.

Disamping itu juga mereka meminta kepada Bupati Tapanuli Utara agar menindak oknum ASN yang diduga mempunyai 2 istri dan juga oknum ASN yang diduga melakukan perbuatan mesum.

Serta meminta transparansi Bupati untuk mempublikasikan penggunaaan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan defisit anggaran yang dialami pemkab Taput, karena ini adalah utang dan yang membayarnya adalah rakyat melalui pajak dari seluruh rakyat Taput, kami ingin tahu apa dan bagaimana penggunaan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Taput.

Baca Juga :  Hadiri Pembukaan Sidang Sinode Bolon GKPS, Plt Walikota Pematangsiantar Diberi Kejutan Ulang Tahun

“Bupati Tapanuli Utara diakhir masa jabatannya, harus mencerminkan sikap kepemimpinan yang baik. Jangan ada pola perbedaan antara yang melakukan unjuk rasa yang pro maupun yang kontra. Bupati harus hadir dan menyampaikan statetmen jika Pemerintah Tapanuli Utara beserta dengan para ASN, Kepala Desa dan P3K harus netral dalam Pemilu 2024,” ungkapnya.

Pantauan Idnmetro. com, Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan tidak menemui Aliansi Masyarakat Tapanuli Utara. Bupati di wakili oleh asisten 2 Binhot Aritonang.

Dalam kesempatan itu, Binhot mengatakan semua aspirasi yang disampaikan agar dilaporkan ke penegak hukum.

“Negara kita negara hukum. Apa yang disampaikan Aliansi Masyarakat Tapanuli Utara, sebaiknya dilaporkan ke Bawaslu, KPU, Gakumdu dan Penegak Hukum, ” kilahnya.

Baca Juga :  Aksi Demo Aliansi Ormas Minta Pertanggung Jawaban Pengajuan yang Diabakaikan PT UJS dan PT Hutama Karya

Tidak puas menerima jawaban Asisten 2, Tulus Nababan menegaskan, jika pihaknya paham akan hal ini. Namun, Aliansi Masyarakat Tapanuli Utara, menginginkan pihak Pemkab Taput mengeluarkan statetmen secara terbuka, jika Pemkab Taput beserta seluruh ASN, kepala Desa dan P3K netral dalam Pemilu 2024.

Aliansi Masyarakat Tapanuli Utara seketika itu, langsung melanjutkan unjuk rasanya ke Polres Tapanuli Utara.

Di Polres Taput, Aiptu W. Baringbing selaku Kasi Humas menyampaikan agar Aliansi Masyarakat Tapanuli Utara mengutus perwakilannya untuk bertemu dengan Kapolres Taput, AKBP Ernis Sitinjak.

Dalam pertemuan itu, Pimpinan Aksi Aliansi Masyarakat Tapanuli Utara, Tulus Nababan menyampaikan beberapa dokumen terkait dugaan korupsi Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Baca Juga :  Masyarakat Desa Sidingkat, Paluta Lakukan Aksi Demo  Ke Polres Tapsel 

“kami berharap agar apa yang kami sampaikan dapat ditindak lanjuti Polres Taput, sesuai aturan hukum yang berlaku,” ungkapnya.

Kapolres Taput, AKBP Ernis sitinjak mengatakan pihaknya akan koordinasi terlebih dahulu kepada pimpinannya, sembari mempelajari dokumen yang diberikan Aliansi Masyarakat Tapanuli Utara.

“Kita akan tindak lanjuti, sesuai aturan hukum yang berlaku, ” tegasnya. (Dedy Hutasoit)