IDNMetro. com, Taput – Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan kepada publik. Pertanggungjawaban kepada publik perlu didukung laporan pertanggungjawaban secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan. Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja keuangan yang dicapai. Pertanggungjawaban keuangan daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan bentuk dari penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (Good Governance).
Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, serta bermanfaat untuk masyarakat. Berkenaan dengan pertanggungiawaban keuangan daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CalK).
Penyusunan dan rincian data/keterangan dalam Laporan Keungan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tapanuli Utara terindikasi dugaan manipulasi data dan penggelapan PAD PT. Angkasa Pura II Bandara Silangit,Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput).
Adapun indikasi dugaan manipulasi data dan dugaan penggepalan itu sudah berjalan beberapa tahun lamanya. Tetapi sangat disayangkan bahwa fakta itu menghasilkan penghargaan dan piagam baik dari berbagai Lembaga Negara yaitu Perwakilan BPK RI dan Ombusdman RI tanpa mampu menemukan dugaan manipulasi dan dugaan penggelapan terkait data LKPD Kabupaten Tapanuli Utara bertahun-tahun lamanya.
Salah satu Oknum Kejaksaan yang tidak ingin namanya disebut, menyatakan bahwa hasil telaah terkait pembayaran transfer pihak PT. Angkasa Pura II pada Pemkab Taput beberapa tahun lamanya menjalaskan bahwa PT.Angkasa Pura II pada tahun 2018 telah mentransfer sejumlah uang pada Pemkab Taput sebesar Rp 90 jutaan, tahun 2019-tahun 2020-tahun 2021 sekali pembayaran sebesar Rp 305 jutaan, tahun 2022 sebesar Rp 101 jutaan dan tahun 2023 sebesar Rp 101 jutaan atas Kerjasama Kemitraan Pemkab Taput dengan PT. Angkasa Pura II terkait Lahan Bandara Silangit yang katanya mencapai 163 hektar itu ujarnya
Sementara keterangan didapat media idnmetro. com dari pihak PT. Angkasa Pura II melalui whatsapp Inisial RL mengatakan pada, Kamis 23 Nobember 2023 Sesui PKS kita dengan Pemkab Taput untuk luas lahan sekitar 1.634.400 meter dan kontribusi atas sewa lahan ke Pemkab taput 101 juta pertahun ucapnya.
Media IDNMetro. com mencoba minta bukti transfernya ke Pemkab Taput PADnya, pasalnya pihak Pemkab tidak menuangkan PAD tersebut ke LKPD Bupati Tapanuli Utara.
RL mengatakan, kalau untuk data dimaksud kami tidak bisa memberikan secara sepihak, kecuali ada audit resmi dari BPK atau PPATK. Selain itu, PADnya disetor langsung ke kas daerah, yang menerbitkan tagihan Dipenloka tutur RL.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Taput Kijo Sinaga saat di konfirmasi melalui Whatsapp terkait PAD PT. Angkasa Pura II Bandara Silangit dan Luas lahan Bandara silangit, tidak menjawab.
Begitu juga Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Drs. Nikson Nababan saat disinggung Luas lahan Bandara Silangit dan berapa PAD bandara Silangit pertahun melalui whatsapp juga tidak ada jawabnya sampai berita ini diturunkan.
Kerjasama Kemitraan Pemkab Taput dengan PT.Angkasa Pura II ini sudah menjadi perhatian penggiat korupsi atas berbagai rahasia yang masih disimpan rapih oleh pihak Pemkab Taput sebab Oknum Pejabat Taput diduga sengaja tidak memuat Kerjasama itu dalam LKPD Taput.
Laporan : Dedy Hutasoit
